Pengakuan etnis bali di lingkungan desa

Memaknai politik identitas, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandai masuknya dalam satu kelompok atau golongan.
Politik identitas dikalangan Etnis Bali bisa sangat mudah tampak pada streotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan Etnis bali yang hidup berkelompok di wilayah tertentu, perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Hari Raya Nyepi, Galungan dan Perayaan lainnya.
Dengan mayoritas untuk bisa mendapatkan pengakuan yang sepantasnya, kategori redistribusi mengingikan pembagian kekayaan yang adil merata bagi seluruh pihak. Pengakuan yang dapat diartikan sebagai suatu politik yang hendak melampaui semua bentuk diskriminasi dan subordinasi dengan mengakui semua orang, lepas dari apapun kelompoknya, sebagai bagian integral di dalam masyarakat, yang mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial.
Etnis Bali dalam memahami pengakuan sebagai kesetaraan status sosial. Dari awal mula kedatangan Etnis Bali di Desa Mukti Jaya sebagai masyarakat trnsmigran yang membawa sosial, budaya, dan kepercayaan yang berbeda, tentunya mendapatkan sorotan dari masyarakat transmigran lainnya yang memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dari Etnis Bali. Dengan memiliki jumlah yang bisa dikatakan masyarakat minoritas, Etnis Bali untuk melaksanakan kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat mayoritas tentunya tidak sebebas dengan masyarakat mayoritas.
Dalam memperjuangkan kesetaraan dalam hal sosial budaya dan kepercayaan, Etnis Bali dengan cara perlahan mereka mebentuk organisasi pemuda-pemudi Bali, yang bertujuan untuk melestarikan kesenian Etnis Bali, dengan cara memperkenalkan kesenian-kesenian Bali.
Seiring berjalannya waktu kesenian Bali mulai diperkenalkan dengan cara menampilkan kesenian Bali disetiap acara pernikahan Etnis Bali yang dihadiri para masyarakat Desa Mukti Jaya. Dengan begitu perlahan kesian Bali mulai dikenal di kalangan masyarakat mayoritas.
Dalam hal beribadah, Etnis Bali mendapatkan izin mendirikan tempat beribadah oleh pemerintah Desa, karena pemerintah desa memahami multikulturalisme yang ada di Desa Mukti jaya. Maka dari itu tidak ada larangan dari pihak Desa untuk melarang mendirikan tempat beribadah untuk Etnis Bali, bakhan Etnis Bali mendapatkan bantuan materil dari masyarakat setempat dan dari pihak desa. Hingga kini tempat beribadah atau Pure Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya ada disetiap rumah dan ada juga Pure Agung yang berada di tengah-tengan masyarakat Etnis Bali sejumlah 2 Pure.
Dalam membangun Desa Mukti Jaya, Etnis Bali juga ikut berpartisapasi dan menjadi perangkat Desa, dan menajabat sebagai Sekretaris Desa Mukti Jaya. Masyarakat mayoritas tidak membedakan antara masyarakat minoritas yang bisa mendapatkan haknya untuk membangun Desa Mukti Jaya.
Sebagian besar masyarakat minoritas di Indonesia mendapatkan pengakuan keberadaannya dan kebebasan dalam berpolitik memiliki hak-hak warga formal. Akan tetapi politik pengakuan dan status legal mempresentasikan sebuah perjuangan untuk proses inklusi dalam masyrakat secara formal dan informal. Yang terkai dalam inklusi ini adalah politik hak dan partisipasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Masyarakat minoritas yang ada di Desa Mukti Jaya mendapatkan pengakuan dan keberadaannya sangat dihargai, sehingga mereka memiliki politik hak dan partisipasi yang sama dengan masyarakat mayoritas lainnya.
Dengan demikian perjuangan Etnis Bali untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama baik dalam bidang sosial budaya dan politik telah mereka dapatkan, kini mereka bisa hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan raso simpatik antara sesama masyrakat lainnya. Etnis Bali di Desa Mukti Jaya mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan pemerintahan Desa tanpa adanya pembedaan ras, suku, budaya dan agama.